BANG479 – Ribuan warga Amerika Serikat turun ke jalan di Washington DC pada Sabtu, 6 September 2025. Untuk menentang kebijakan Presiden Donald Trump yang mengerahkan pasukan Garda Nasional dan aparat federal di ibu kota negara. Aksi unjuk rasa yang mereka beri tajuk “We Are All D.C.”.
Penyebab Kemarahan Publik
Trump mengeluarkan kebijakan pengerahan pasukan pada 11 Agustus 2025 dengan alasan menangani kriminalitas dan tunawisma. Namun, data Departemen Kehakiman AS justru menunjukkan bahwa tingkat kejahatan kekerasan di Washington DC berada pada titik terendah dalam 30 tahun terakhir pada tahun 2024. Warga menilai langkah Trump sebagai bentuk “pendudukan militer” yang tidak perlu dan inkonstitusional.
Aksi Unjuk Rasa “We Are All D.C.”
Para pengunjuk rasa berkumpul di Meridian Hill Park dan berbaris sejauh lebih dari dua mil menuju Freedom Plaza di dekat Gedung Putih. Mereka membawa spanduk berwarna merah terang dengan tulisan “END THE D.C. OCCUPATION” dalam bahasa Inggris dan Spanyol, serta poster bertuliskan “Trump must go now,” “Free DC,” dan “Resist Tyranny”.
Seorang pengunjuk rasa, Alex Laufer, menyatakan: “Saya berada di sini untuk memprotes pendudukan di DC. Kami menolak rezim otoriter, dan pasukan federal maupun Garda Nasional harus keluar dari jalanan kami”.
Ancaman Ekspansi ke Chicago dan Kota Lainnya
Trump tidak hanya berhenti di Washington DC. Trump mengancam akan menerapkan kebijakan serupa di kota-kota yang dipimpin Partai Demokrat, seperti Chicago, Baltimore, dan New York. Dalam sebuah unggahan media sosial, Trump menulis parodi dari film Apocalypse Now dengan kalimat: “I love the smell of deportations in the morning,” disertai gambar dirinya yang dibuat oleh kecerdasan artifisial (AI) dengan mengenakan seragam militer.
Ancaman ini memicu reaksi keras dari para pemimpin lokal. Wali Kota Chicago, Brandon Johnson, menegaskan: “Kami tidak akan menyerahkan kemanusiaan kami kepada tiran ini. Chicago punya sejarah panjang melawan tirani”. Gubernur Pritzker juga menambahkan: “Ini bukan lelucon. Ini tidak normal”.
Dukungan dari Berbagai Kelompok
Aksi protes ini menarik perhatian berbagai kelompok masyarakat, termasuk imigran tanpa dokumen, aktivis pro-Palestina, dan mantan penduduk DC . Mereka melihat kebijakan Trump bukan hanya sebagai masalah lokal, tetapi sebagai ancaman terhadap demokrasi di seluruh Amerika Serikat. Seorang mantan diplomat AS, Mark Fitzpatrick, menyoroti masalah representasi: “Kami tidak memiliki senator atau anggota DPR sendiri, jadi kami berada di bawah belas kasihan seorang diktator seperti ini” .
Kesimpulan
Aksi protes “We Are All D.C.” mencerminkan penolakan masyarakat terhadap penggunaan kekuatan militer dalam penegakan hukum sipil. Kebijakan Trump tidak hanya menuai kritik dari segi konstitusionalitas dan efektivitas, tetapi juga memicu kekhawatiran akan merebaknya otoritarianisme di Amerika Serikat. Perlawanan dari pemerintah daerah, tantangan hukum, dan suara rakyat menunjukkan bahwa kebijakan ini akan terus menjadi perdebatan sengit di masa mendatang. Dengan ancaman perluasan ke Chicago dan kota-kota lainnya, serta respons keras yang mengikutinya. Konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus berlanjut. Dan menentukan lanskap politik Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan.
