Pada akhir September 2025, pemerintah Kota Ho Chi Minh secara tiba-tiba membatalkan parade Pride utama dan setidaknya lima kegiatan LGBTQ+ lainnya. Keputusan ini mengejutkan komunitas aktivis yang selama ini menilai Vietnam sebagai salah satu negara Asia yang cukup progresif dalam mendukung hak-hak LGBTQ+.
Selain itu, pembatalan tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah Vietnam mulai mengendurkan dukungan terhadap komunitas LGBTQ+ atau keputusan ini hanya berlaku di tingkat lokal?
Pembatalan Parade Pride dan Dampaknya
Kota Ho Chi Minh memutuskan pembatalan acara dengan alasan yang masih belum jelas. Sementara itu, kegiatan Pride lain tetap berlangsung di Hanoi, menunjukkan bahwa pembatasan mungkin hanya bersifat regional.
Patricia Gossman, Wakil Direktur Divisi Asia Human Rights Watch, menyatakan bahwa keputusan ini menimbulkan kekhawatiran serius. Ia menekankan bahwa pemerintah Vietnam perlu menjaga hak-hak LGBTQ+ agar tidak terjadi pengekangan lebih lanjut.
Sikap Pemerintah dan Aktivis
Vietnam sebelumnya telah menunjukkan sikap progresif: negara ini menghapuskan larangan pernikahan sesama jenis dan menyatakan bahwa homoseksualitas bukan penyakit. Namun, belakangan pemerintah mulai mengawasi aktivitas aktivis dan membatasi sejumlah acara publik.
Oleh karena itu, sebagian pihak menilai keputusan pembatalan sebagai bagian dari respons lebih luas pemerintah terhadap gelombang protes yang digerakkan oleh generasi muda di Asia.
Dukungan Publik dan Realitas Hukum
Mayoritas warga Vietnam, sekitar 65% menurut survei tahun 2023, mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis. Sementara itu, pemerintah masih belum mengambil langkah konkret untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di tingkat nasional.
Dengan kata lain, ada kontradiksi antara dukungan publik dan kebijakan pemerintah, yang membuat komunitas LGBTQ+ dan aktivis semakin waspada.
Kesimpulan
Keputusan Ho Chi Minh City membatalkan parade Pride menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan Vietnam terhadap hak-hak LGBTQ+. Meskipun Vietnam dikenal progresif di Asia Tenggara, pembatalan ini menunjukkan adanya perubahan sikap lokal.
Selain itu, komunitas internasional dan aktivis hak asasi manusia akan terus memantau perkembangan ini, memastikan pemerintah tetap menghormati hak-hak minoritas seksual.
