Ekonom Nilai Subsidi Energi Indonesia Belum Efektif, Banyak Kebocoran Terjadi
Bang479 – Pusat Kajian Ekonomi Nasional (Puskentas) menilai sistem subsidi energi di Indonesia masih lemah dan belum tepat sasaran. Direktur Eksekutif Puskentas, Dr. Rendra Mahendra, menyebut tata kelola subsidi bahan bakar dan listrik masih perlu pembenahan serius.
Menurut Rendra, ada dua faktor utama yang membuat kebijakan subsidi belum efektif.
“Pertama, data penerima manfaat belum akurat. Banyak rumah tangga mampu justru masih menikmati subsidi. Kedua, pemerintah belum mengawasi distribusi energi secara ketat,” kata Rendra dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Perlu Reformasi Data dan Pengawasan
Rendra menegaskan bahwa pemerintah harus memperkuat integrasi data penerima subsidi dengan sistem kependudukan nasional. Dengan cara itu, penyaluran bantuan bisa langsung menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia juga mendorong pemerintah menerapkan sistem digital untuk memantau distribusi bahan bakar bersubsidi.
“Tanpa pengawasan berbasis digital, penyimpangan akan terus terjadi. Pemerintah perlu membuat sistem kartu atau aplikasi agar setiap liter BBM bersubsidi dapat dilacak,” tegasnya.
Rendra menilai, kebocoran subsidi hanya akan menambah beban anggaran negara. Dana tersebut seharusnya bisa pemerintah alihkan untuk program yang lebih produktif seperti pendidikan dan ketahanan pangan.
Tingkatkan Transparansi Anggaran
Puskentas meminta pemerintah membuka laporan alokasi subsidi secara lebih transparan. Rendra menilai publik berhak mengetahui berapa besar dana yang benar-benar diterima masyarakat.
“Selama ini laporan keuangan negara tidak menjelaskan secara detail besaran subsidi yang tepat sasaran. Akibatnya, masyarakat kesulitan melakukan pengawasan,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai menggunakan sistem big data untuk verifikasi penerima subsidi. Namun, ia menilai pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal.
Dorongan untuk Reformasi Kebijakan Energi
Rendra menyarankan agar pemerintah mengubah sistem subsidi menjadi lebih adaptif. Menurutnya, subsidi sebaiknya diberikan langsung kepada masyarakat miskin, bukan kepada barang.
“Subsidi langsung jauh lebih efisien dan sulit disalahgunakan. Cara ini membuat masyarakat penerima benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.
Selain itu, ia mengusulkan pembentukan lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan subsidi. Lembaga tersebut dapat melibatkan akademisi, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil agar hasilnya lebih transparan.
